CIMAHI, Gardanusantaranews, com/Agustus 2026 – Lebih dari sepuluh tahun sejak Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Forum CSR Kota Cimahi dibentuk, muncul desakan agar Pemerintah Kota Cimahi membuka secara utuh pengelolaan dana dan program yang bersumber dari kewajiban perusahaan tersebut. Minimnya informasi yang dapat diakses publik memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaan, pola penyaluran, hingga mekanisme pengawasannya.
Forum TJSL/CSR dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan mulai diaktifkan pada 2016. Forum ini menjadi wadah koordinasi pelaksanaan program TJSL dari berbagai perusahaan yang beroperasi di Kota Cimahi.
Secara prinsip, TJSL atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kewajiban perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan melalui program yang memberikan manfaat bagi masyarakat, lingkungan, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi.
Namun, setelah lebih dari satu dekade berjalan, sejumlah kalangan masyarakat menilai manfaat program tersebut belum terlihat secara luas.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan mendasar: berapa besar dana TJSL yang telah dihimpun sejak 2016, siapa saja perusahaan yang berkontribusi, ke mana dana tersebut disalurkan, dan bagaimana laporan pertanggungjawabannya kepada publik?
Hingga kini, masyarakat mengaku kesulitan memperoleh data yang komprehensif mengenai total penghimpunan dana, daftar program yang telah dibiayai, indikator keberhasilan, maupun laporan evaluasi tahunan. Keterbatasan akses informasi tersebut dinilai berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap tata kelola TJSL.
Selain persoalan transparansi, struktur kepengurusan Forum CSR juga menjadi sorotan. Posisi ketua yang berasal dari unsur pelaku usaha dinilai oleh sebagian pihak berpotensi menimbulkan persepsi benturan kepentingan. Meski demikian, dugaan tersebut memerlukan penjelasan dan tanggapan resmi dari pengurus Forum CSR maupun Pemerintah Kota Cimahi agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.
Sejumlah program yang selama ini diharapkan mendapat dukungan optimal melalui dana TJSL antara lain bantuan pendidikan dan beasiswa bagi siswa kurang mampu, peningkatan layanan kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan, serta pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK). Masyarakat mempertanyakan sejauh mana program-program tersebut telah direalisasikan dan dampaknya dapat dirasakan secara nyata.
Atas kondisi tersebut, masyarakat mendesak Pemerintah Kota Cimahi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Forum TJSL/CSR. Desakan itu meliputi publikasi laporan penerimaan dan penyaluran dana sejak 2016, evaluasi struktur kelembagaan untuk memperkuat independensi, penetapan prioritas program yang terukur, serta pembukaan ruang pengawasan publik agar pengelolaan dana berlangsung lebih akuntabel.
Transparansi dinilai menjadi kunci untuk menghilangkan berbagai spekulasi yang berkembang.
Keterbukaan mengenai besaran dana, penerima manfaat, serta capaian setiap program diyakini akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan bahwa dana TJSL benar-benar digunakan sesuai tujuan sosial yang diamanatkan regulasi.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kota Cimahi maupun pengurus Forum TJSL/CSR terkait berbagai pertanyaan dan desakan tersebut.
(Adhe)
